PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UNIT ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Abstract
The Musi Rawas Regency Government as an extension of the Central Government is the executor of the development that is being carried out in order to improve the welfare of the community, so its implementation must be optimal where to make it happen it needs proportional budget support sourced from the Musi Rawas Regency APBD. One of the important factors in formulating and determining the APBD is Regional Original Revenue (PAD), where another scheme that allows to obtain PAD is through the implementation of BLUDs in order to improve public services in their work units. Since 2018 until now, the Musi Rawas Regency Government has formed 19 UPTs. All of the UPTs that were formed were one that had implemented the pattern of BLUD financial governance, namely the UPT for the Drinking Water Supply System at the Public Works Office of CK, Spatial Planning and Irrigation in Musi Rawas Regency. This study raises two strategic issues, namely what UPTs can implement the BLUD Financial Governance Pattern and how the mechanism of the Work Unit/UPTD transforms to implement the BLUD Financial Governance Pattern. The method approach used in this study is a qualitative approach where the data sources used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained from the results of a survey or Focus Group Discussion (FGD) with respondents (representations from related work units, communities and related organizational groups) shows that there are 13 UPTDs that apply BLUD as a pattern of financial management of their work units and five UPTDs have not been able to implement BLUD as the pattern of financial management of the work unit with details of three UPTDs that have no regional revenue performance and two UPTDs are public services related to taxes, levies and certain permits.
References
Nyoman Trio Susandi; et al. (2017). Kinerja Keuangan Dan Efisiensi Proses Internal Sebelum Dan Sesudah Penerapan Ppk-Blud Pada Rsud Kab. Klungkung. E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 1701–1730. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/26829
Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor. 5. Sekretariat Negara. Jakarta
Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor. 48. Sekretariat Negara. Jakarta
Pemerintah Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor. 244. Sekretariat Negara. Jakarta
Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor. 114. Sekretariat Negara. Jakarta
Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Derah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor. 451. Sekretariat Negara. Jakarta
Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. Berita Negara RI Tahun 2018, No. 1213. Sekretariat
